Logo-fokus-ginding

Portal berita digital ini berada di bawah naungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Barat, dengan operasional teknis harian dilaksanakan oleh Koperasi PWI Jabar.

Berdiri sejak 1 November 2012, FOKUSJabar.com adalah kanal informasi di Jawa Barat yang Kritis, Positif dan Etis, seiring kehadiran sekitar 1.400 anggota PWI Jabar yang umumnya siap mengabarkan informasi terdepan dari seluruh pelosok.

FOKUSJabar.com hadir bukan sekedar dengan kuantitas personel tadi, namun juga bertekad memberikan informasi terkini seputar Jabar yang penting, relevan dan bermanfaat.

Juga,akan menyajikan pelbagai informasi ringan yang beda, kreatif, dan mencerahkan guna menyeimbangkan kebutuhan informasi netizen (internet citizen).

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, Jabar juga diproyeksikan akan memiliki netizen paling banyak.

Karena itulah, jejaring informasi yang terluas, terbesar namun bertanggungjawab menjadi pijakan FOKUSJabar.com. Hari ini, esok dan selamanya.

Lima Dinas di Ciamis Kena ‘Semprot’ Pansus LKPJ

Oleh: Deni Hamdani

CIAMIS,FOKUSJabar.com: Pansus LKPJ 2012 DPRD Kabupaten Ciamis cecar lima dinas. Karena, d iantara seluruh program yang berjalan pada tahun 2012, pansus menemukan berbagai  masalah.

Anggota Pansus LKPJ,  Ahmad Irfan Alawi mengatakan, lima dinas tersebut adalah Dinas Pendidikan, Perhubungan, Keuangan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) dan Dinas Kehutanan.

Sekretaris Pansus LKPJ, Andang Irfan didampingi anggota Ahmad Irfan Alawi (Foto: Deni Hamdani)

Sekretaris Pansus LKPJ, Andang Irfan didampingi anggota Ahmad Irfan Alawi
(Foto: Deni Hamdani)

 

“Dinas Pendidikan, ada dua poin penting yang jadi sorotan kami, munculnya beberapa kasus sekolah roboh yang direhab program DAK 2012 dan lambatnya pencairan tunjangan profesi guru,” katanya di Gedung DPRD Ciamis, Selasa (16/4).

Di Dinas Kehutanan, karena adanya keterlambatan realisasi bansos untuk petani kakao. Bansos yang cair pada April 2012 baru terimplementasi pendistribusian bibit pada tahun 2013.

Sementara BP4K masalah bantuan alat peraga pertanian dalam bentuk domba ternak, benih dan bibit ikan, yang tidak sesuai dengan keharusan.

“Kebanyakan mempermasalahkan program bantuan langsung dan bansos untuk kelompok. Sementara masalah klasik Dinas Keuangan  dan Dishub pada retrebusi,” ujar Ahmad.

Dia menegaskan, apa yang dilakukan pihaknya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi menjalankan fungsi.

“Untuk mengetahui permasalahn program 2012 supaya menjadi catatan dan solusi dalam menjalankan program pemerintahan tahun anggaran 2013″ pungkasnya. (JAT)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>